HKTI: Harus Ada Terobosan untuk Selamatkan Petani

Harus ada terobosan strategis untuk melindungi petani dari serangan produk pertanian dan produk holtikultura impor yang telah membuat petani menderita dan hidup tak layak. “Salah satunya, yakni dengan adanya regulasi impor produk pertanian yang secara tegas mengatur dan menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberdayaan dan Perlindungan Petani,” tegas Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Fadli Zon di Jakarta, Rabu, (27/3).

Menurutnya, salah satu pasal dalam RUU tersebut harus mengatur, bahwa tak semua importir terdaftar produk pertanian bisa melakukan impor. Jangan hanya karena punya uang, akses untuk impor, dan memiliki izin kemudian dengan mudahnya bisa impor. Dalam pandangan HKTI, selain importir produsen, yakni yang mengimpor untuk keperluan bahan produksi dan tak dipindahtangankan, impor produk pertanian hanya boleh dilakukan oleh importir yang juga memproduksi produk pertanian dimaksud.

Selain itu, mau menyerap dan bermitra dengan petani lokal, misalnya, kalau tak memiliki kebun bawang merah dan tak mau menyerap atau bermitra dengan petani bawang merah, maka tidak boleh melakukan impor bawang merah. Ini harus menjadi syarat utama. Intinya, importir harus terlibat proses produksi di dalam negeri.

Dengan cara ini, HKTI yakin petani kita akan terlindungi dari banjir impor produk pertanian. Produksi petani akan terserap maksimal dan importir juga memiliki tanggungjawab moral dan ekonomi untuk ikut produksi dan membantu petani. “HKTI meminta Komisi IV DPR dan pemerintah untuk memasukan konsep ini kedalam RUU yang tengah dibahas,” tandasnya.

Saat ini, RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani tengah dibahas Komisi IV DPR dengan pemerintah. RUU ini sangat penting, terutama untuk menghentikan banjirnya impor produk holtikultura dan pertanian lainnya. Dengan kebijakan sekarang, yang diuntungkan hanyalah segelintir importir. Hanya dengan impor dan menjualnya ke pasar domestik, importir mendapat keuntungan berlipat ganda.(IS)

Leave a Reply